BANTAENG. sucinews. Bhabinkamtibmas Desa Papan Loe, Bripka Irfan, membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya menjadi provokator atau penghasut warga terkait konflik pengelolaan bongkar muat ore di jeti perusahaan PT Celebes Harmoni Indonesia Logistik (CHIL).
Bripka Irfan menegaskan bahwa kehadirannya di tengah-tengah masyarakat selama ini merupakan bentuk tanggung jawab tugas dan wewenang Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Saya hadir di setiap permasalahan warga bukan karena menghasut, melainkan menjalankan tugas dan wewenang kami selaku Bhabinkamtibmas.
Saya hadir sebagai edukator untuk mencegah konflik dan tindakan fisik antarwarga terkait kepentingan masyarakat dalam pemuatan ore dari jeti ke pabrik,” ujar Irfan saat memberikan klarifikasi, Senin (29/6/2026).
Irfan menilai tuduhan yang dialamatkan kepadanya sangat keliru. Ia menjelaskan bahwa kisruh ini dipicu oleh kebijakan baru pihak PT CHIL yang menunjuk Koperasi Lima Tani Bantayang sebagai mitra subkontraktor baru dalam kegiatan bongkar muat di Jeti Tersus Huady Bantaeng. Kebijakan ini mendapat penolakan keras dari warga setempat yang selama ini telah bermitra dengan perusahaan tersebut.
“Sangat keliru jika tugas dan tanggung jawab kami dianggap menghasut. Silakan tanyakan sendiri kepada perwakilan masyarakat bagaimana peran kami di lapangan,” tegasnya.
Tokoh Masyarakat Protes Kebijakan Perusahaan
Di tempat terpisah, penolakan terhadap perubahan kebijakan pihak PT CHIL terus bergulir. Sejumlah tokoh masyarakat yang berada di area terdampak menyatakan protes keras atas pergantian mitra subkontraktor tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat setempat meminta pihak PT CHIL untuk lebih bijak dan tidak mengubah pola kerja yang sudah berjalan dengan baik sejak awal.
“Kami minta perusahaan lebih bijak untuk tidak merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan sejak awal. Kami pasti menolak, dan kami akan melakukan blokade jalan jika kebijakan ini tetap dipaksakan,” tegas salah satu perwakilan warga usai mengikuti mediasi di salah satu kafe di Seruni, Minggu (28/6/2026).
Hingga saat ini, situasi di lapangan masih dipantau oleh pihak terkait guna memastikan tidak terjadi eskalasi konflik fisik akibat perbedaan pandangan antara pihak perusahaan dan warga lokal.
