BULUKUMBA. SUCINEWS.ID. Krisis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Kabupaten
Bulukumba memicu gelombang perlawanan yang kian solid. 14 September 2026
Lembaga PATI (Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia) kini bergerak bersama koalisi yang lebih besar, menggandeng massa nelayan tradisional dan petani lokal untuk mengepung Kantor DPRD Bulukumba serta membawa dua unit mobil kombi sawah (combine harvester).
Aliansi lintas sektor ini menyuarakan jeritan yang sama: lumpuhnya mata pencaharian mereka akibat kelangkaan solar subsidi. Petani frustrasi karena alsintan mereka mogok di tengah musim panen, sementara para nelayan tidak dapat melaut karena stok solar di SPBU maupun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) kerap kosong akibat karut-marut distribusi.
Dua Sektor Vital Lumpuh Serentak
Ketua Umum Lembaga PATI, Agus Salim Jihank, dalam orasinya menegaskan bahwa masalah solar bukan lagi sekadar urusan teknis administrasi, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan lokal di Bulukumba.
“Hari ini, petani dan nelayan bersatu karena mereka mengalami nasib buruk yang sama. Sawah tidak bisa dipanen karena kombi sawah kehabisan bahan bakar, dan perahu nelayan hanya bisa bersandar di dermaga. Sistem rekomendasi pembelian jeriken dan barcode digital yang ada di lapangan justru mempersulit para pekerja pangan ini mendapatkan hak subsidinya,” tegas Agus Salim di hadapan massa aksi.
Aksi ini merupakan kelanjutan dari desakan berkali-kali yang disuarakan Lembaga PATI bersama masyarakat nelayan terkait sulitnya akses energi dan kesejahteraan bagi para pencari nafkah di sektor kelautan dan pertanian.
Tuntutan Aliansi Petani-Nelayan kepada DPRD
Dalam tuntutan tertulisnya, Lembaga PATI bersama perwakilan petani dan nelayan mendesak DPRD Bulukumba untuk segera mengambil tindakan konkret:
Gelar RDP Lintas Sektor: Mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertamina, serta seluruh pengelola SPBU/SPBN di Bulukumba.
Pengawasan Distribusi dan Berantas Penimbunan: Meminta aparat penegak hukum dan pemda memperketat pengawasan di SPBU menyusul maraknya isu penyelewengan kuota solar subsidi oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Penyederhanaan Birokrasi Jeriken: Menuntut dispensasi atau jalur khusus pembelian solar menggunakan jeriken bagi nelayan kecil dan operator alsintan yang membawa surat rekomendasi desa resmi tanpa hambatan verifikasi digital yang berbelit-belit.
Massa menegaskan tidak akan menarik dua unit kombi sawah dari halaman Gedung DPRD dan mengancam akan membawa massa yang lebih besar dari berbagai desa pesisir dan agraris jika tuntutan regulasi solar ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.
